Pelayanan Publik yang Adil dan Berkualitas ? Mengapa tidak?

Happy

            Pelayanan publik yang adil dan berkualaitas adalah impian/cita-cita yang diharapkan seluruh pihak terutama dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh UU pelayanan publik.

            Adil artinya bahwa setiap warga/ kelompok masyarakat tanpa melihat perbedaan susku, agama, ras dan strata sosialnya dapat mengakses pelayanan publik sesuai dengan kebutuhannya. Adil juga berarti dapat dinikmati oleh semua orang. sedangkan berkualitas berarti bahwa pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh setiap warga masyarakat memiliki kualitas yang memadai sesuai dengan standard yang ditetapkan.

            Standard pelayanan adalah tolok ukur yang dibuat bersama antara penyelenggara pelayanan publik akan menjalankan kegiatan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teratur.

[t1]         Pelayanan publik adalah hak semua orang warga Negara. Sekilas kalimat tersebut hanyalah sebuah impian belaka . Apalagi jika melihat berbagai kisah pelayanan publik di Indonesia, bukankah sebuah kisah yang menggembiarakan kumpulan cerita tersebut layak disebut sebuah cerita sedih yang dirasakan oleh hampir sebagian warga Negara.[t2] 

            Seperti cerita seorang ibu waktu menayanykan e-KTP anaknya yang sudah melakukan rekam e-KTP pada bulan januari 2014 tetapi bulan agustus 2014 tetapi bulan agustus 2014 belum jadi. dan jawaban dari kelurahan suruh mencari surat keterangan RT, RW, Kelurahan dan membawa pas poto 2 lembar di bawa ke kecamatan

            Dilihat cerita ibu ini penyelenggara pelayanan publik masih jauh dari tolok ukur yang tertulis di atas. Selain belum memenuhi tolok ukur ada aturan bahwa ada benda bagi warga yang terlambat mengurus KTP, Akte dan surat-surat lain. Tetapi yang terlambat penyelenggaraan pelayan[t3] an publik apa ada dendanya?dimana adilnya?

            Lahirnya UU no 25  tahun 2009 merupakan harapan baru yang muncul dalam usaha pembenahan pelayanan publik. UU tersebut menjadi langkah pertama dalam memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk menikmati pelayanan publik

            Namun berbagai cara tersebut akan terhenti apabila tidak ada partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik awasi dan adukan pelayanan publik yang buruk di sekitar kita.

            Jangan takut dan jangan ragu untuk berpartisipasi dalam pembautan standar pelayanan publik dan mengawasi serta mengadukan pelayanan publik di sekitas anda, karena Anda memiliki hak berpartisipasi dan mengawasi yang dilindungi oleh Undang-undang. Happy/Pegiat FKKP Surakarta

---

Karya peserta training jurnalistik warga kerjasama FISIP UNS dan Pattiro Surakarta, Agustus 2014