Kita tahu
bahwa saat ini sedang ramai-ramainya bagaimana reformasi birokrasi itu
didengungkan. Akan tetapi kita juga tidak jarang menemui bahwa para pelaku
reformasi baik dari kalangan eksekutif maupun legislative sendiri juga
terkadang kebingungan ketika membicarakan apa yang akan dilakukan dalam
reformasi birokrasi. Berangkat dari permasalahan tersebut Pattiro
Surakarta sebagai Lembaga Swdaya
Masyarakat (LSM) melakukan Fokus Grup Diskusi (FGD) Koalisi dengan
peserta dari perwakilan masyarakat dampingan, LSM, tokoh masyarakat, akademisi
dan wartawan dengan tema “Sharing regulasi proses perencanaan,
penganggaran untuk penilaian kinerja aparatur birokasi di Kota Surakarta”.
Dalam FGD yang diselenggarakan Pattiro
Surakarta di Hotel Sarila Solo,
Sabtu, (31/5/2014) dalam rangka mendorong reformasi birokrasi ini menghasilkan
beberapa point penting yang perlu
dilihat dalam reformasi birokrasi. Point
penting itu dibagi menjadi dua kelompok yaitu: pertama, bagaimana mendorong reformasi birokrasi. Dan yang kedua
tawaran atau sistem apa yang akan dinilai dalam reformasi birokrasi.
Dalam mendorong reformasi ada sekitar
30-an point penting yang disepakati peserta. Antara lain: 1. Bagaimana
masyarakat sipil bisa menilai reformasi birokrasi. 2. Daerah tidak boleh
memunculkan anggaran yang tidak sesui dengan Renja yg dibuat. 3. Banyak
anggaran yang hilang dari pengawasan. 4. Anggaran sering tidak sesuai dengan
rencana yang dibuat. 5. Masyarakat punya hak mewarnai perencanaan karena APBD/N
karena itu juga uang rakyat, maka tingkatkan capacity building masyarakat.
Terus point 6 tentang bagaimana
masyarakat mau aktif ikut mengawasi kalau DPRD yang bertugas saja tidak
bergerak. 7. Seringkali tidak sinkron antara dokumen rencana dengan turunan
kegiatan. 8. Dalam RB masyarakat sering hanya jadi obyek. 9. Banyak anggota
dewan yang tidak tahu tugasnya,sering tidak melakukan keputusan anggaran. 10. Anggaran
dibelanjakan tapi tidak manfaat padahal besar. 11. Konsistensi perencanaan yang
terjadi masyarakat hanya usul tapi tidak diawasi.
12. Kekuatan politik itu sangat kuat
sekali mempengaruhi pemerintah membuat perencanaan. 13. Seringkali SKPD meminta
anggaran yang mereka susun. 14. Untuk membangun konsistensi usulan maka harus
berani berhadapan dengan politik. 15. Susah sekali jika masyarakat tidak
mempunyai orang lapangan sehingga cenderung hanya menerima apa adanya meski
tidak sesuai. 16. Bagaimana kita bisa mempengaruhi skpd untuk melihat
kemiskinan masyarakat.
17. Perencanaan
tehnokratis itu bisa kita masuki,beberapa program yang massif itu coba kita
masuki. Regulasi seringkali bagus tapi implementasinya tidak sesuai. 18. Di
antara SKPD sendiri juga seringkali
terjadi pertarungan internal terhadap suatu program. 19. Kita bisa melihat dengan
SDM apakah dia pas ditempatkan ddalam kedudukannya itu bisa kita nilai. 20. Minimnya
data yang dimiliki oleh pemerintah kenapa mereka bisa buat program backgroudnya
apa.
21. Masyarakat
datang sering hanya diminta mengamini
usulan pemerintah. 22. Ada peluang masyarakat di tata organisasi, 23 . Melakukan
monev bukan hanya pada pelakasanaan program tapi juga dalam penyusunan program.
24. Di internal PNS itu juga seringkali ada kontra antara diri sendiri dan
birokrasi walau tidak sesuai tetap dijalani. 25. Ketika kesenjangan semakin
melebar maka kesempatan yang dipakai masyarakat itu semakin sedikit ke
pemerintah. 26. Adanya politisasi birokrasi.
27. Mindset
SKPD yang paling berjasa sering terjadi padahal itu salah memaknainya. 28. Banyak
anggaran termasuk kecil saja diselewengkan tentu kalau yang besar lebih besar
lagi diselewengkannya. 29. Kita masyarakat bisa bergerak kalau sering bertemu
dan saling tukar informasi bisa jadi kekuatan. Dan yang terakhir banyak
regulasi yang justru menyerang masayarakat bukan melindunginya.
Tawaran
atau pilihan sistem untuk menilai birokrasi
Setelah
meilihat point penting mendorong reformasi birokrasi ada beberapa tawaran point
penting atau pilihan system untuk menilai birokrasi. Antara lain: Kemandirian
kota dalam ekonomi seperti apa. Melihat program-program yang dilakukan. Melihat
peraturan yang sering tumpang tindih. Memotret program yang dilakukan
pemerintah (contoh ambilprogram 4-5 program agar kita bisa menunjukkan.
Kita
bisa melihat angka kapitalis kotor/murni (ini bisa diambil dari permendagri No.59
tahun 2010). Melihat permendagri
peluang-peluang apa yang bisa kita ambil eks dekat dengan SKPD. Ketika
melakukan audit sosial itu juga melihat angka kemiskinan. itu juga dibuat
kerangka target-target yang lebih tinggi dari pemerintahan.
Oleh:
Sulatri
Pegiat
Pattiro Surakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar