Praktek Pendidikan Masih Jauh dari Peraturan yang Ada

Oleh Sulatri

Pegiat Pattiro Surakarta

 Pengurus DPKS (kiri sendiiri) sedang memberikan Materi di Diskusi MPPS

 

Hal ini banyak dikeluhkan dalam diskusi runtin MPPS (Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta) di Kantor Pattiro Surakarta, 21/2/13. Diskusi rutin kali ini mengambil tema “Meningkatkan Partisipasi Pengawasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Kota Surakarta”. Diskusi diawali dengan paparan singkat mengenai UU No 25 th 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Pardoyo, Pengurus DPKS Dewan Pendidikan Kota Surakartadengan mangangkat  DPKS & media dalam pelayanan publik.

Dari diskusi tersebut ada beberapa hal yang diramai jadi pembicaraan. Para peserta semakin semangat untuk melakukan advokasi pendidikan dengan adanya paparan materi tersebut. Ternyata dilapangan Pendidikan di indonesia masih tidak seimbang dengan peraturan yang ada. Pendidikan tekesan untuk mencari pekerjaan tapi ternyata tidak bisa dilapangan meskipun sudah mengeyam pendidikan.

Pengunanaan anggaran pendidikan masih dipertanyakan. Misalnya dana BOS, gimana baiknya kalau dikelola dari luar sekolah biar akuntabel. Karena selama ini dikelola sekolah tapi Laporan  Pertanggungjawabnnya juga dipertanyakan.   Keterlibatan masyarakat ternyata masih belum cukup, perlu ada sukarelawan untuk pengawasan dalam anggaran pendidikan. Seperti YSKK & Pattiro dll. Setidaknya ada perwakilan ortu siswa dalam komite sekolah. Saat ini justru lebih banyak didominan bukan dari ortu siswa.

Ibu Nunung, sebelah kiri memberikan tanggapan di Forum

Banyak masyarakat bingung untuk melakukan pengaduan termasuk guru sekalipun. Misalnya apa ada tidak UU yang melindungi?. Seringkali mengajukan anggaran pendidikan sering di eliminasi. Kepala sekolah berani merekrut tapi  tidak berhasil memperjuangkan SK untuk tenaga tersebut. Fakta dilapangan banyak permasalahan akan pendidikan. Dunia pendidikan yang diharapkan untukk bisa merubah wajah bangsa ini justru banyak masalah.                                                          

Bahkan feodalisme sangat kental di dunia pendidikan. MPPS sebagai komunitas yang sudah lama melintang di dunia pendidikan di Solo harus bisa lebih riil dalam melakukan advokasi. Para peserta bersepakat untuk menjadikan MPPS jadi forum aduan bukan hanya sekedar wacana.

Untuk itu dalam rangka tindaklanjutnya didiskusi yang akan datang MPPS akan membahas bagamana teknik membuat pengaduan masyarakat dalam hal pendidikan.