Keluh-kesah Kader Posyandu

Solo. Ternyata berjuang menjadi kader posyandu itu tidak mudah. Banyak rintangan yang ditemui disaat mereka melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini terungkap dalam diskusi FKKP (Forum Komunikasi Keluarga Posyandu) Surakarta, Senin, (18/5/13) di Gedung DPKS (Dewan Pendidikan Kota Surakarta).

Diskusi rutin FKKP ini diawali dengan paparan mengenai UU No 25 th 2009 tentang pelayanan publik. Diskusi dilanjutkan dengan inventarisasi permasalahan posyandu di Surakarta untuk di bawa audiensi ke DPRD sebagai rencana tindak lanjut pertemuan sebelumnya.

FKKP Surakarta sedang berdiskusi Posyandu

Ternyata di Kota Surakarta masih banyak permasalahan posyandu. Antara lain: Di Pasar  Kliwon, kel semanggi. Ada yang satu RW 1 posyandu ada yang 3 posyandu, kader kurang (kader Cuma 1, jadi susah untuk bagi tugas) karena kerja-kerja posyandu bukan hanya menimbang tapi juga banyak kegiatan posyandu yang lain.

Kader posyandu itu juga termasuk anggota PKK. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak tahu sehingga tidak ikut berpartisipasi. Untuk itu perlunya sosialisasi apa itu posyandu. Dan juga adanya kaderisasi. Contoh yang bagus di Pasar Kliwon sudah ada kader tiap posyandu 10 orang sehingga bisa saling berbagi tugas.  

Permasalahan yang lainnya adanya beda visi antara puskesmas Sangkrah & Gajahan. Misal untuk membentuk posyandu ada yang mudah ada yang sudah. Itu juga sangat berpengaruh dalam pendirian posyandu. Ada juga posyandu yang suruh membubarkan karena balita kurang dari 20 orang. Kepengurusan posyandu dibentuk dalam PKK idealnya Pusksemas sebagai mitra tidak boleh mencampuri internal kepengurusan.

Masyarakat juga pingin tahu pengertian struktur posyandu itu seperti apa dari puskesmas? Karena dilapangan posyandu yang punya anak balita sedikit merasa tidak enak pingin gabung tidak ada yang digabungkan.

Memang dalam sudah ada aturan dari DKK  setiap 2 tahun Posyandu ganti pengurus tapi susah dilapangan karena susah

Gapoktan Belajar APBD

Supadi, Ketua Gapoktan

Solo. Gapoktan Tri Manunggal Tani Surakarta melakukan diskusi anggota kerjasama Pattiro Surakarta. Adapun tema yang diangkat  yaitu “mengenal APBD dalam rangka mendorong peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Kota Surakarta”, Sabtu, 11 Mei 2013 di Rumah Ketua Gapoktan, Ngipang Kadipiro. 

Diskusi diawali dengan pemateri tentang pentingnya masyarakat sipil untuk memantau anggaran negara. Disitu dijelaskan bahwa anggaran publik merupakan salah satu masalah penting yang ditangani oleh pemerintah. Disana masyarakat sipil mempunyai tiga hak yaitu: hak alokasi, hak politik dan hak informasi.

Dalam anggaran juga dijelaskan tentang siklus anggaran dan berbagai proses realisasi anggaran. Realisasi anggaran pemerintah sering meyompang dari anggaran karena beberapa sebab anatara lain: Sistem manajemen keuangan yang buruk, Korupsi, Pengalihan dana. Penggunaan cadangan untuk kejadian tak terduga, pendanaan kurang, bantuan dari luar anggaran dan pengawasan yang lemah.

Peserta Diskusi Gapoktan sedang serius mengikuti diskusi

  

MPPS buka Posko Pengaduan Pendidikan

Diskusi MPPS

            Solo. MPPS (Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta) melakukan diskusi rutin, Selasa, 2 Mei 2013 di Kantor Pattiro Surakarta sekaligus dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional. Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya bahwa MPPS akan melakukan posko pengaduan tentang pendidikan maka dalam pertemuan ini mencoba menkonsultasikan form pengaduan yang sudah dibuat oleh para tim perumus dibeberapa pertemuan terbatas sebelumnya.

Suasana diskusi MPPS

            Disepakati bahwa form pengaduan yang dilakukan MPPS itu harus aktif terjun kelapangan oleh masing-masing lembaga atau personal yang tergabung dalam MPPS. Bahwa posko pengaduan ini di mulai bulan Mei – Juli 2013 terutama pada saat penerimaan siswa baru yang sering terdapat banyak persoalan. Adapuntujuan dari posko pengaduan yauitu pengawasan/monitoring & evaluasi Pendidikan Dasar & Menengah. Menumbuhkan daya kritis & Partisipasi masyarakat. Dan alat kontrol implementasi kebijakan. Adapun sasaran respondennya antara lain: orang tua siswa/wali, siswa dan masyarakat umum. 

Fungsi posko ini yaitu sebagai tempat mendapatkan informasi, konsultasi dan advokasi. Untuk sekretariat bersama yaitu Kantor Pattiro Surakarta. Sedangkan lembaga-lembaga yang jadi posko MPPS antara lain LBH ATMA, Pattiro Surakarta, SpekHAM, Ekasita, YSKK dan Figurs.

Panduan Aswaja dalam Perbaikan Pelayanan Publik

Diskusi Fosminsa di Kantor NU Surakarta

Solo. Senin (21/5/13). Acara diskusi Fosmisa (Forum Studi dan silaturohmi waga NU Surakarta) di Kantor NU Surakarta diawali dengan paparan materi tentang aswaja (ahli sunah wal jama’ah). Amin Rosyadi sebagai pembicara diskusi yang mengangkat tema  “Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan  Pelayanan Publik dengan Panduan Aswaja (Ahli sunah waljamaah)”.

Dalam penganut aswaja bahwa segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan entah apa itu bentuknya. Mau sistem pemerintahan demokrasi, sistem kerajaan atau yang lainnya hal yang diutamakan adalah kemaslahatan (kemanfaatan/kebaikan) umat dan kemakmuran warganya.

FKKB Surakarta Audiensi ke Dishub Usul Soal Under Pas Purwosari

Audiensi FKKB Surakarta ke Dishubkominfo Surakarta

FKKB (Forum Komunikasi Keluarga Becak) Surakarta melakukan audiensi  ke Dishubkominfo Surakarta, Senin, 14 Mei 2013. Audiensi langsung ditanggapi oleh Kepala Dishubkominfo, Y.Herman.S dengan baik. Sebelumnya para pengemudi becak menyampaikan usulnya Y.Herman.S langsung menyatakan siap memperjuangankan apa yang diusulkan tukang becak. Beliau juga berjanji akan melibatkan tukang becak yang merupakan salah satu aset kendaraan umum yang dibanggakan di Solo terutama terkait pembangunan under pass.