Selasa, 27 Oktober 2015

Pendidikan Berkualitas adalah Hak Masyarakat

          Policy Paper MPPS Bulan November 2013

Kajian dan Rekomendasi 
Perbaikan Pelayanan Publik Sektor Pendidikan

MPPS (Masyarakat Peduli  Pendidikan Surakarta)

        A.   Latar Belakang
Berbagai permasalahan berkaitan dengan kebijakan publik tidak akan selesai hanya ditangani jajaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik tidak lepas dari unsur keterlibatan stakeholder yang ada baik kalangan organisasi kemasyarakatan (ormas), pemilik modal, ormas sipil maupun tokoh masyarakat.
MPPS merupakan salah satu jaringan yang didirikan sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan di Soloraya yang juga ingin berkontribusi pada negara melalui dunia pendidikan. Berbagai kegiatan pun telah dilakukan MPPS dalam rangka ikut berpartisipasi membangun dan mendorong pelaksanaan pendidikan agar lebih baik.

Kamis, 15 Oktober 2015

Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Sektor Kesehatan Kota Surakarta, 2012 - 2014

Hasil Analisis Anggaran Kesehatan Kota Surakarta
 Program Reformasi Birokrasi Pattiro Surakarta 2014

I.              LATAR BELAKANG MASALAH

Kesehatan merupakan komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Kesehatan sebagai hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini berarti suatu kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, hal ini melandasi pemikiran bahwa sehat adalah investasi (Menkes, 2006).

Dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Surakarta dalam bidang kesehatan tersebut diperlukan optimalisasi penyelenggaraan dalam perencanaan dan penganggaran.  Pentingnya peranan perencanaan pembangunan menjadi bagian yang tak terhindarkan sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rancangan kebijakan, program dan kegiatan yang secara konsisten menuju pada cita-cita yang disepakati bersama.

Rabu, 07 Oktober 2015

Polecy Breaf, MP3S (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Surakarta)


                                                                                                        
                                                                       Edisi September  2015
Kotak Pengaduan Kosong Bukan Berarti Tidak Ada Masalah

Kotak pengaduan atau fasilitas pengaduan yang telah disediakan instansi pelayanan publik jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini bukan berarti masyarakat tidak mempunyai permasalahan akan pelayanan publik. Masyarakat tidak memanfaatkan sarana pengaduan karena banyak faktor antara lain: keaktifan masyarakat yang masih kurang ikut berpartisipasi dalam pelayanan publik melalui pengaduan. Adanya rasa takut ketika melakukan pengaduan. Adanya kebosanan terhadap pengaduan yang tidak segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Atau tidak menariknya fasilitas pengaduan yang disediakan pemerintah membuat orang malas memanfaatkannya.

Senin, 05 Oktober 2015

Kotak Pengaduan Kosong bukan Berarti Masyarakat tidak Punya Keluhan


Sungguh ramainya masyarakat mengisi form pengaduan pelayanan publik dalam kegiatan pengaduan bergerak (mobile complain) yang dilakukan oleh MP3S (Masyarakat Peduli Layanan Publik Surakarta). Acara ini digelar  di Car free day Solo ditengah-tengah pengunjung menikmati hari libur dengan berjalan kaki, berlari atau bersepeda santai.

Jaringan MP3S sedang melakukan pengaduan bergerak di car free day Solo

Pagi hari diantara pukul 06.00 – 09.00 WIB, Minggu,(19/4/15) ditengah asiknya masyarakat menikmati libur di car free day. Ternyata tidak menghalangi masyarakat mau mengisi pengaduan pelayanan publik di Kota Solo yang sudah disediakan MP3S di Depan Kantor Dinsosnakertrans Surakarta.  Salah satu usaha MP3S untuk menarik masyarakat agar mau mengisi pengaduan adalah dengan menampilkan badut dengan aksinya yang menghibur dan mau majang diajak bersama masyarakat action di kamera bersama pemiliknya. Badut ini cukup memikat terutama usia anak-anak dan kemudian orang tuanya diminta mengisi form pengaduan.