Sudah
sepuluh tahun lebih Indonesia memasuki era Reformasi. Tuntutan perubahan yang
diteriakan oleh mahasiswa, penggebrak rezim Soeharto ternyata belum mampu menyentuh
sendi-sendi masyarakat yang berkeadilan. Salah satu bukti reformasi adalah kebebasan
berekspresi. Kini pers tak lagi mendapat pengekangan dari pemerintah. Kebenaran
dapat diungkap hingga akarnya. Sayangnya,tak sedikit pihak yang memanfaatkan pers
sebagai alat untuk memperluas kekuasaan dan sarana pencitraan demi meraup suara.
Disisi
lain, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih menjadi ‘penyakit’ bagi bangsa ini.
Seperi berita yang dilansir SuaraMerdeka (4/8/2015), KPK baru saja mengungkap kasus
suap hakim PTUN oleh gubernur Sumatera Utara.Teori pembangunanTrickle Down Effect yang dicetuskan pada
masa Soeharto belum mampu membuahkan hasil. Sebab,tak ada pemerataan pembangunan.
Di negeri ini yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin semakin terdesak dengan
masalah kesejahteraan. Mengutip Republika online (2/1/2015), ada tambahan
penduduk miskin sekitar 1,9 juta jiwapadatahun
2015. Setelah sebelumnya pada tahun 2014mencapai 11,25 persen
atau 28,28 juta jiwa.
Melihat
fenomena ini, perwujudan Pancasila menjadi utopis dan semakin jauh dari realita.
Namun, taksalah bila bangsa ini masih menyimpan harapan kesejahteraan pada kelima
butir yang tercantum pada dasar Negara tersebut. Sebab, masyarakat sipil memiliki
hak dalam menyuarakan aspirasi mereka. Mengkritik pemerintah kini bukanlah hal
yang tabu. Siapapun dapat menuangkan pendapat, sekalipun bertentangan dengan pemerintah.
Karena kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat telah diatur secara
konstitusi, pada UUD 1945 pasal 28 ayat 3.
Meskipun
demikian, tidak banyak masyarakat sipil yang paham dengan hak mereka. Masyarakat
memerlukan sebuah wadah yang mampu menyadarkan serta menampung dan mengolah suara
mereka agar mendapat respondaripihak yang berwenang. Keberadaan wadah ini merupakan
wujud inovasi dan inisiasi, yang berpotensi dapat mengantar Negara ini pada harapan
reformasi. Pada pencapaian hidup berbangsa yang berdasar pada Pancasila sebagai
dasar negara.
Pattiro Surakarta, WujudI novasi dalam Mengejar Cita-cita Bangsa
Pusat
Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Surakarta merupakan lembaga swadaya masyarakat
yang berkonsentrasi pada upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pemerintah
selaku birokrat Negara akan jauh dari ideal apabila berjalan sendiri. Reformasipun
akan sia-sia apabila perjalanannya hanya diserahkan kepada pejabat pemerintah. Maka,
perlu adanya keterlibatan dari masyarakat sipil. Pattiro Surakarta kemudian hadir
untuk mendengar suara masyarakat tingkat akar rumput,untuk kemudian diteruskan kepada
para pemangku kebijakan.
Pattiro
Surakarta berdiri sejak tahun 2000 dan telah menghasilkan beberapa kegiatan perubahan
bagi kota Surakarta, salah satunya adalah terwujudnya transparansi anggaran. Advokasi
yang dilakukan olehPattiro Surakarta berhasil mengalokasikan APBD sebesar 20%
untuk pendidikan. Selain itu, lembaga ini telah berhasil memfasilitasi terbentuknya
komunitas akar rumput yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai wargan egara.
Hal ini tentu dapat menjadi sarana bagi masyarakat sipil dalam mengawal jalannya
pemerintahan menujutata pemerintahan yang baik.
Lembaga
yang memiliki visiter wujud nyata takelola penganggaran daerah dan pelayanan publik
yang responsif, transparan serta akun table untuk tahun 2015-2020 ini senantiasa
berupaya menjadi mitra pemerintah dan masyarakat marginal. Peran ini tentu akan
sulit dilakukan apabila sumber daya manusia (SDM) Pattiro tidakmemiliki keterampilan.
Baik dalam melakukan pendekatan dan proses lobby
dengan pemerintah, maupun saat memposisikan diri ditengah
masyarakat. Sebagai sang inovatorbangsa, Pattiro Surakarta akan senantiasa berupaya
bersama dengan masyarakat sipil dan pemerintah mendorong terwujudnya harapanreformasi.
Oleh:
Amalina Niara Putri
Pegiat
Magang Pattiro Surakarta
Referensi:
·
Kelana, Irwan (ed). 2015. Tantangan Kemiskinan pada 2015. Diunduh melalui
http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/15/01/02/nhjny6-tantangan-
kemiskinan-pada-2015 padatanggal 4/8/15
·
Anonim.2015. Gatot di Cipinang Evy di Rutan KPK. Media cetak harian Suara Merdeka
terbit padaS elasa, 4 Agustus 2015
·
Video profilPattiro yang diunduh melalui
youtube
bagus kontennya, terimakasih
BalasHapus