Partisipasi Masyarakat Mengawal Program Bantuan Sosial

Dwi Wisnu Wardana

Sering terjadinya salah sasaran program bantuan sosial di Kota Solo adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Solo dewasa ini. Kurangnya pemahaman  masyarakat terkait dengan proses mekanisme pendataan atas program – program bantuan sosial yang ada disinyalir menjadi sebab kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawalan pendataan penerima bantuan sosial di masyarakat. Disamping Pemkot yang terkesan kurang proaktif dalam melakukan pendataan masyarakat miskin untuk menyalurkan bantuan sosial warganya. Hal ini dinyatakan pada sesi awal diskusi analisis program jaminan kesehatan kota solo yang diselenggarakan PATTIRO Surakarta di Hotel Indah Palace, Selasa, 1 Juli 2014

 Diskusi  yang dilakukan PATTIRO bersama komunitas  diantaranya menyebutkan bahwa Pemkot cenderung lebih menuntut masyarakat untuk proaktif ‘memiskinkan diri’ kepada Unit yang bertanggungjawab demi mendapatkan bantuan ketimbang memilih untuk melakukan pendataan langsung kelapangan. Padahal dengan terjun langsung kelapangan sangat dimungkinkan Pemkot Solo akan dapat memiliki data valid masyarakat miskin, tanpa menunggu mereka mengaku-aku. Data valid warga miskin tersebut  dapat dijadikan sebagai data utama untuk mendistribusikan jaminan sosial lainnya, seperti: PKMS, BPKMS, Raskinda, dan RTLH.

Dalam Keterangannya Andwi Joko selaku Direktur PATTIRO sekaligus Fasilitator dalam diskusi kali ini menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui pendataan yang dilakukan Pemkot selama ini. Padahal penting bagi maasyarakat untuk dapat memahami mekanisme pendaftaran dan disetujuinya pendapat bantuan sosial tersebut. Sehingga masyarakat akan tahu permasalahan yang muncul dari rumitnya pendaftaran dan tidak transparannya proses disetujuinya pendapat jaminan sosial. Peserta diskusi juga mengharapkan Pemkot Surakarta harus juga melakukan up dating data kepesertaan program PKMS Gold dan menginformasikan kepada stakeholder terkait. Indikator yang menjadi penilaian ketika home visit sebagai proses verifikasi juga perlu dibuka sehingga masyarakat akan lebih antusias berpartisipasi untuk mengawal proses pendataan tersebut.

Dari diskusi ini setidaknya ada tiga permasalahan yang dirasa sangat mempengaruhi ke efektifitasan program bantuan sosial di kota Solo. Pertama; masih dirasa kurangnya sosialisasi terkait dengan informasi program bantuan sosial yang ada (PKMS, BPKMS, RTlLH dan Raskinda), Kedua; Masyarakat tidak tahu indikator (kategori) serta kriteria miskin untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut, Dan yang Ketiga adalah; Tidak terkelolanya dengan baik ‘database warga miskin’ di Solo secara integral.

Berangkat dari sebuah realita sosial terkait dengan semakin tingginya upaya negara untuk dapat mensejahterakan rakyat melalui program program nya, maka dianggap perlu dan mutlak dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk dapat bersama mengawal dan memastikan bahwa program yang ada dapat dirasakan masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat ini diharapakan selain mensejahterakan rakyat juga sekaligus merupakan pendidikan terhadap masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Oleh : Dwi Wisnu Wardana

Pegiat Magang PATTIRO Surakarta