soloraya.net, 26. Feb, 2010
The Centre for Budget and Policy Studies atau CBPS merupakan salah satu NGO dari India yang concern dalam dunia kebijakan publik, Senin, (22/2/2010) melakukan studi banding di Pattiro Surakarta. Sebelum study banding di Pattiro Surakarta, CBPS juga melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Surakarta yang ditemui Walikota Surakarta, Ir Joko Widodo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Surakarta, Anung Indro Susanto, Kepala Seksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta, Budi Murtono di Rumah Dinas Walikota Surakarta, Lodji Gandrung.
CBPS mencoba menggali informasi tentang partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dilihat dari sudut pandang Pemerintah Kota Surakarta. Dalam diskusi tersebut CBPS, mencoba mencari detail-detail informasi tata cara pengelolaan aset daerah, pengelolaan APBD, dan berbagai macam hal.
Pada saat melakukan kunjungan ke dinas-dinas di Balaikota Surakarta CBPS secara kebetulan juga bertemu dengan Ketua DPRD Surakarta YF Soekasno dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Dengan Ketua DPRD Solo CBPS juga mencoba menggali berbagai hal tentang partisipasi masyarakat di tingkat legislatif di Solo.
Diskusi di Pattiro Surakarta
Dalam study banding di Pattiro Surakarta CBPS melakukan diskusi yang diawali sambutan dari Direktur Pattiro Surakarta, Alif Basuki. Kegiatan diskusi berlangsung cukup ramai. Diskusi tersebut tidak hanya diikuti oleh pegiat Pattiro saja namun juga mengundang dari basis-basis yang didampingi oleh Pattiro seperti FKKB (Forum Komunikasi Keluarga Becak), FKKP (Forum Komunikasi Kader Posyandu), Forminsa (Forum silaturohmi banon-banon NU) dan LSM YKP (Yayasan Krida Paramita).
Selain dengar pendapat, dari diskusi tersebut secara sekilas CBPS menilai bahwa untuk mengusulkan suatu kegiatan katakanlah program dari masyarakat hingga turunnya anggaran itu di Indonesia khususnya Solo birokrasinya sangat panjang sekali. Masyarakat diminta untuk mengusulkan kegiatan tapi kegiatan itu disetujui atau tidak masih menjadi pertanyaan. Dan juga masih sulitnya masyarakat untuk mengontrol kegiatan itu sendiri.
Kemudian dana itu turun atau tidak, masyarakat juga tidak tahu. Bahkan ketika dana itu turun prosesnya cukup rumit. Kenyataan tersebut juga diiyakan oleh para peserta diskusi. Peserta diskusi memberikan applause ketika CBPS menceritakan tentang sistem kepala desa/kelurahan di India.
Di India di tingkat kelurahan/desa sudah bisa menentukan ADD dan membelanjakan sendiri. Sistem pemilihan kepala desa/kelurahan di pilih setiap 2,5 tahun oleh perwakilan dari masyarakat. Sedang panitianya dipilih setiap lima tahun sekali. Jadi biayanya lebih sedikit dibanding pemilihan langsung dan regenerasi kepemimpinan berlangsung lebih cepat.
oleh latri & Irfan
The Centre for Budget and Policy Studies atau CBPS merupakan salah satu NGO dari India yang concern dalam dunia kebijakan publik, Senin, (22/2/2010) melakukan studi banding di Pattiro Surakarta. Sebelum study banding di Pattiro Surakarta, CBPS juga melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Surakarta yang ditemui Walikota Surakarta, Ir Joko Widodo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Surakarta, Anung Indro Susanto, Kepala Seksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta, Budi Murtono di Rumah Dinas Walikota Surakarta, Lodji Gandrung.
CBPS mencoba menggali informasi tentang partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dilihat dari sudut pandang Pemerintah Kota Surakarta. Dalam diskusi tersebut CBPS, mencoba mencari detail-detail informasi tata cara pengelolaan aset daerah, pengelolaan APBD, dan berbagai macam hal.
Pada saat melakukan kunjungan ke dinas-dinas di Balaikota Surakarta CBPS secara kebetulan juga bertemu dengan Ketua DPRD Surakarta YF Soekasno dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Dengan Ketua DPRD Solo CBPS juga mencoba menggali berbagai hal tentang partisipasi masyarakat di tingkat legislatif di Solo.
Diskusi di Pattiro Surakarta
Dalam study banding di Pattiro Surakarta CBPS melakukan diskusi yang diawali sambutan dari Direktur Pattiro Surakarta, Alif Basuki. Kegiatan diskusi berlangsung cukup ramai. Diskusi tersebut tidak hanya diikuti oleh pegiat Pattiro saja namun juga mengundang dari basis-basis yang didampingi oleh Pattiro seperti FKKB (Forum Komunikasi Keluarga Becak), FKKP (Forum Komunikasi Kader Posyandu), Forminsa (Forum silaturohmi banon-banon NU) dan LSM YKP (Yayasan Krida Paramita).
Selain dengar pendapat, dari diskusi tersebut secara sekilas CBPS menilai bahwa untuk mengusulkan suatu kegiatan katakanlah program dari masyarakat hingga turunnya anggaran itu di Indonesia khususnya Solo birokrasinya sangat panjang sekali. Masyarakat diminta untuk mengusulkan kegiatan tapi kegiatan itu disetujui atau tidak masih menjadi pertanyaan. Dan juga masih sulitnya masyarakat untuk mengontrol kegiatan itu sendiri.
Kemudian dana itu turun atau tidak, masyarakat juga tidak tahu. Bahkan ketika dana itu turun prosesnya cukup rumit. Kenyataan tersebut juga diiyakan oleh para peserta diskusi. Peserta diskusi memberikan applause ketika CBPS menceritakan tentang sistem kepala desa/kelurahan di India.
Di India di tingkat kelurahan/desa sudah bisa menentukan ADD dan membelanjakan sendiri. Sistem pemilihan kepala desa/kelurahan di pilih setiap 2,5 tahun oleh perwakilan dari masyarakat. Sedang panitianya dipilih setiap lima tahun sekali. Jadi biayanya lebih sedikit dibanding pemilihan langsung dan regenerasi kepemimpinan berlangsung lebih cepat.
oleh latri & Irfan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar