Oleh : Sulatri, Pegiat Pattiro Surakarta
Tiada terasa ternyata pemerintahan yang di pegang oleh Walikota Ir Joko Widodo dan Wakil Walikota FX Hadi Rudy Atmo sebentar lagi akan berakhir. Pilkada akan kembali di gelar di Kota Solo untuk menentukan kembali siapa yang akan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Solo pada tahun 2010 nanti.
Dalam diskusi yang dilakukan oleh para pegiat Pattiro Surakarta dan stakholder pemerhati kebijakan publik di Sekretariat Pattiro Surakarta, Selasa,(23/11/09) ada beberapa point penting yang diungkapkan peserta diskusi selama pemerintahan Jokowi. Di lihat dari sisi positifnya hal yang disorot antara lain dari sektor kesehatan, pendidikan, Ekonomi, Pendidikan, keterbukaan dengan Stakeholder dan penataan kota.
Dalam sektor kesehatan hal yang sangat membanggakan dan langsung dirasakan oleh masyarakat adalah perhatian yang cukup Pemerintah Kota Surakarta terhadap masyarakat yang tidak mampu. Khususnya untuk program PKMS (Program Kesehatan Masyarakat Surakarta) dan Posyandu.
Program PKMS tersebut yang dinilai cukup bagus perlu diantisipasi agar jangan sampai program tersebut menjadi kolab yang mempengaruhi APBD. Akibatnya program PKMS yang dinilai cukup bagus bisa membantu masyarakat justru berhenti karena faktor ketiadaan dana.
Di sektor ekonomi adanya rehabilitasi pasar tradisional diakui cukup bagus. Hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah untuk bisa menghidupkan perekonomian dari sektor tradisional yang di Solo ini ditakutkan akan tergeser dengan menjamurnya mall yang tumbuh di Kota Surakarta.
Untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dinilai sudah cukup berhasil. PKL yang merupakan salah satu roda penyangga perokonomian rakyat juga tetap terus harus mendapatkan perhatian. Untuk menunjang keberlangsungan kebijakan PKL maka Pemkot perlu sekali membuat data base tentang PKL yang bisa dipantau sepanjang waktu. Maka pengoptimalan Perda No 3 tahun 2008 sangat diperlukan disini.
Adanya peningkatan investor yang masuk Kota Solo. Ini menunjukkan bahwa Solo sudah mendapatkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modal di kota Ini. Hal ini harus ditindaklanjuti agar para investor yang sudah masuk tidak akan lari ke daerah lain.
Rofik, pegiat Pattiro Surakarta mengungkapkan bahwa, “Selama ini yang mendapatkan perhatian dan bisa mengakses APBD itu baru masyarakat golongan menengah kebawah. Maka pemerintahan selanjutnya juga diharapkan memberi peluang kepada masyarakat dijajaran atas untuk juga mudah mengakses APBD yang nantinya diharapkan bisa mengangkat ekonomi masyarakat menengah kebawah”.
Di sektor pendidikan adanya program sekolah plus dan beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang diusung Pemkot ini juga sangat membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan haknya memperoleh pendidikan yang cukup. Apalagi dengan diterbitkannya SK tentang adanya larangan tentang pemungutan uang gedung sekolah. Tentu ini juga turut membantu masyarakat.
Hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan publik yang menyangkut pendidikan adalah adanya dewan pendidikan. Selama ini dewan pendidikan kami nilai masih kabur siapa yang mempunyai kewenangan disana. Maka Walikota kedepan harus mempunyai inisiatif agar lebih bisa menjalankan program-program pendidikan di Solo. Adanya Komite sekolah juga perlu dioptimalkan fungsi-fungsinya agar bisa membantu kemungkinan terjadi masalah korupsi di dunia pendidikan.
Pemerintahan Jokowi juga diniai cukup terbuka dengan stakeholder.mengambil keputusan. Baik dari legislatif, CSO, Pers, Akademisi, Ormas, Tokoh Masyarakat termasuk masyarakat bawah sekalipun. Sebagai contoh adalah sudinya seorang Walikota mau turun ke masyarakat bawah langsung secara periodik untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Point positif yang terakhir adalah adanya penataan kota yang cukup bagus. Penataan kota tersebut diharapkan bisa menjadikan branding Kota Solo sebagai Kota Budaya ikut terdongkrak.
Sedang hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah Implementasi jargon “Berseri tanpa korupsi”. Dari pemerintahan kota hingga ke level yang paling bawah. pengoptimalan pelayanan publik untuk masyarakat, effesiensi penggunaan anggaran dan peningkatan ketahanan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar