TPF Jangan Hanya Menjadi Kamuflase Belaka

Oleh : Sulatri

4 Nov 2009 

Tim Penyelidik Fakta (TPF) yang dibentuk Presiden atas berbagai masukan dari berbagai kalangan dalam kasus penahanan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah diharapkan jangan hanya menjadi komuflase (kesemuan) belaka. Untuk meredam berbagai gejolak yang terjadi ditengah masyarakat yang menentang penahanan pimpinan non aktif KPK tersebut.

Kasus penahanan kedua orang tersebut banyak dinilai merupakan salah satu upaya pelemahan istitusi KPK yang selama ini kinerjanya sudah mendapat acungan jempol dari masyarakat dalam rangka pemberantasan korupsi di negeri ini. Sedang disisi lain Kepolisian dianggap menjadi salah satu institusi yang justru menghalangi upaya gerak KPK dalam pemberantasan korupsi dengan penahanan anggota KPK yang dakwaannya berubah-rubah. Tak heran jika reaksi pelemahan KPK banyak ditentang masyarakat, bahkan sampai akan di bawa kedalam forum PBB.

TPF sebagai Tim Independen Pencari Fakta yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution diharapkan benar-benar bisa bersifat netral dan transparan dalam mengungkapkan kasus yang melibatkan dua institusi KPK dan Kepolisian. Dengan demikian nantinya diharapkan berbagai fakta yang ada bisa terungkap sampai tuntas hingga akhir.

Nilai Positif Pemerintahan Jokowi

Oleh : Sulatri, Pegiat Pattiro Surakarta

 26 Nov 2009

Tiada terasa ternyata pemerintahan yang di pegang oleh Walikota Ir Joko Widodo dan Wakil Walikota FX Hadi Rudy Atmo sebentar lagi akan berakhir. Pilkada akan kembali di gelar di Kota Solo untuk menentukan kembali siapa yang akan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Solo pada tahun 2010 nanti.

Dalam diskusi yang dilakukan oleh para pegiat Pattiro Surakarta dan stakholder pemerhati kebijakan publik di Sekretariat Pattiro Surakarta, Selasa,(23/11/09) ada beberapa point penting yang diungkapkan peserta diskusi selama pemerintahan Jokowi. Di lihat dari sisi positifnya hal yang disorot antara lain dari sektor kesehatan, pendidikan, Ekonomi, Pendidikan, keterbukaan dengan Stakeholder dan penataan kota.

Dalam sektor kesehatan hal yang sangat membanggakan dan langsung dirasakan oleh masyarakat adalah perhatian yang cukup Pemerintah Kota Surakarta terhadap masyarakat yang tidak mampu. Khususnya untuk program PKMS (Program Kesehatan Masyarakat Surakarta) dan Posyandu.

Program PKMS tersebut yang dinilai cukup bagus perlu diantisipasi agar jangan sampai program tersebut menjadi kolab yang mempengaruhi APBD. Akibatnya program PKMS yang dinilai cukup bagus bisa membantu masyarakat justru berhenti karena faktor ketiadaan dana.

Powerful of Pubic Opinions

20. Nov, 2009

“Kenapa kita ini dimasukkan di FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)” ujar teman-teman penulis ketika awal-awal kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi di Kota Bengawan Solo. “Masa maunya kita jadi reporter, pembawa berita, penyiar, pembuat film, pembuat iklan dll meski belajar tentang politik yang erat hubungannya dengan kekuasaan! Emang hubungannya apa?”, tanda tanya kami saat itu. Hal itu mulai terjawab ketika kami sudah mulai duduk di semester yang lebih tinggi dimana berbagai mata kuliah harus kami ikuti begitu banyak memberikan referensi bagi para mahasiswa akan pentingnya media massa dengan dunia politik.

Media massa merupakan salah satu pilar demokrasi yang saat ini harus juga diperhatikan. Sebenarnya dalam geopolitik sendiri media massa atau pers sudah cukup lama disebutkan sebagai salah satu unsur yang akan mempengaruhi kekuasaan. Disamping eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh masyarakat, Civil Organization Society, pemilik modal dan sebagainya.

Pers merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi politik. Terlebih dengan era kemajuan teknologi informasi saat ini. Mau tak mau dalam kehidupan disekitar kita sudah terbiasa dengan kehadiran berbagai sajian-sajian berita yang dikemas oleh media massa dengan berbagai sudut pandang.Sebagai kalangan audiens kita kadang hanya menyatap berbagai sajian-sajian yang disajikan oleh media massa tanpa ambil pusing.

Apakah berita yang disajikan itu benar-benar memang sesuai dengan konsep-konsep pembuatan berita atau hanya semata-mata sajian mengejar dead line dimana kedalaman dan kebenaran dari berita itu sangat kurang. Publik dengan mudahnya digiring dengan tema-tema yang sedang menjadi sorotan publik.Alhasil khalayak pun juga merespon berbagai sajian media dan tidak heran terkadang merekapun berani mengeluarkan justifikasi persoalan terhadap suatu pemberitaan yang benar salah belum jelas. Dengan beramai-ramai media massa berhasil membawa opini publik akan suatu berita yang terus menerus disajikan oleh media.

Apa Sebenarnya Public Opinios?Dari Wikipedia menerangkan bahwa Public Opinion adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesa dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Agregat dari sikap dan kepercayaan ini biasanya dianut oleh populasi orang dewasa. Dalam menentukan opini publik, yang dihitung bukanlah jumlah mayoritasnya (numerical majority) namun mayoritas yang efektif (effective majority). Sedangkan subyek opini publik adalah masalah baru yang kontroversial dimana unsur-unsur opini publik adalah: pernyataan yang kontroversial, mengenai suatu hal yang bertentangan, dan reaksi pertama atau gagasan baru.

Pentingnya Etika dalam Berbahasa

11 oktober 2009

            Dalam beberapa pekan terakhir tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar dan melihat berbagai sajian berita tentang kasus KPK VS Kepolisian yang disajikan oleh media massa. Kasus tersebut memang menjadi topik berita yang mendapatkan interest yang cukup tinggi dari kalangan audien. Sehingga, tak heran media massa juga menyajikan berita-berta terkait dengan berbagai macam sudut pandang.

            Kasus yang semula berawal dengan sangkaan terhadap dua pimpinan KPK, non aktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah yang diduga terlibat dalam kasus yang menmyangkut hukum. Dari sangkaan isu suap, penyalahgunaan wewenang hingga pemerasan ini semakin gencar mendapatkan perhatian publik sesudah keluarnya istilah cicak (KPK) VS buaya (Kepolisian) yang di keluarkan oleh Komjen Susno Duadji.

            Masyarakatpun semakin bergejolak melihat institusi penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian) yang menjadi harapan masyarakat justru malah saling  menyerang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dianggap melemahkan KPK yang sudah dianggap sudah cukup bagus kinerjanya. Walkasil dukungan terhadap KPK pun bermunculan dimana-mana dari demontrasi hingga dunia maya.