Pak Ngaisom Camat Yang Suka Blusukan Ke Desa Desa

Akmad Ngaisom, S.Sos sudah sangat dikenal sebagai birokrat senior kecamatan di Kebumen Jawa Tengah, beliau adalah Camat di kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Beliau sering disebut-sebut orang karena banyak hal yang patut ditauladani. Terutama dalam menyiapkan hal-hal berkaitan dengan anggaran publik yang biasa menjadi kecamatan no 1 diantara kecamatan yang lainnya yang sudah selesai sehingga dana APBDes-pun paling awal dicairkan.

Sosok yang sangat aktif, punya semangat yang ekstra, rilek, rajin mendampingi desa-desa agar kerja bisa optimal. Bahkan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada desa yang dikunjungi. Kalau menyampaikan materi baika presentasi seminar maupun rapat yang sifatnya koordinatif mampu menyampaikan dengan menarik audiens.

Akhmad Ngaisom.S.Sos merupakan Camat di Kecamatan Mirit Kebumen yang sudah menjabat 3 tahun sejak bulan Januari 2013 hingga kini.Sejak lulus SMA beliau sudah bekerja mengabdi kepada pemerintah Kebumen tahun 1985 – 1987. Karirnya sebagai pegawai pemerintah dimulai sebagai staf Kawedanan Kebumen yang berkantor di daerah Kecamatan Pejagoan tahun 1987. Kemudian menjadi kasi IV di Kecamatan Ambal.Dilanjutkan menjadiSekretaris Kecamatan Bulus Pesantren, kemudian menjadi camat Karanggayam Kebumen 1 tahun. Setelah itubeliau diamanahi sebagai Kabag Umum Sekretaris DPRD Kebumen. Baru tahun 2013 beliau diamanahi menjadi Camat Mirit.

Meskipun lulus SMA beliau sudah disibukkan dengan kerjanya, ternyata itu juga tidak mematahkan semangatnya untuk melanjutkan pendidikan. Belajar sambil bekerja terus beliau tekunihingga akhirnya bisa lulus S1dan mendapatkan gelar sarjana sosial.
Padangan soal birokrasi

Pendidikan Berkualitas adalah Hak Masyarakat

          Policy Paper MPPS Bulan November 2013

Kajian dan Rekomendasi 

Perbaikan Pelayanan Publik Sektor Pendidikan

MPPS (Masyarakat Peduli  Pendidikan Surakarta)

        A.   Latar Belakang

Berbagai permasalahan berkaitan dengan kebijakan publik tidak akan selesai hanya ditangani jajaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik tidak lepas dari unsur keterlibatan stakeholder yang ada baik kalangan organisasi kemasyarakatan (ormas), pemilik modal, ormas sipil maupun tokoh masyarakat.

MPPS merupakan salah satu jaringan yang didirikan sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan di Soloraya yang juga ingin berkontribusi pada negara melalui dunia pendidikan. Berbagai kegiatan pun telah dilakukan MPPS dalam rangka ikut berpartisipasi membangun dan mendorong pelaksanaan pendidikan agar lebih baik.

Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Sektor Kesehatan Kota Surakarta, 2012 - 2014

Hasil Analisis Anggaran Kesehatan Kota Surakarta

 Program Reformasi Birokrasi Pattiro Surakarta 2014

I.              LATAR BELAKANG MASALAH

Kesehatan merupakan komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Kesehatan sebagai hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini berarti suatu kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, hal ini melandasi pemikiran bahwa sehat adalah investasi (Menkes, 2006).

Dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Surakarta dalam bidang kesehatan tersebut diperlukan optimalisasi penyelenggaraan dalam perencanaan dan penganggaran.  Pentingnya peranan perencanaan pembangunan menjadi bagian yang tak terhindarkan sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rancangan kebijakan, program dan kegiatan yang secara konsisten menuju pada cita-cita yang disepakati bersama.

Polecy Breaf, MP3S (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Surakarta)

                                                                                                        
                                                                       Edisi September  2015

Kotak Pengaduan Kosong Bukan Berarti Tidak Ada Masalah

Kotak pengaduan atau fasilitas pengaduan yang telah disediakan instansi pelayanan publik jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini bukan berarti masyarakat tidak mempunyai permasalahan akan pelayanan publik. Masyarakat tidak memanfaatkan sarana pengaduan karena banyak faktor antara lain: keaktifan masyarakat yang masih kurang ikut berpartisipasi dalam pelayanan publik melalui pengaduan. Adanya rasa takut ketika melakukan pengaduan. Adanya kebosanan terhadap pengaduan yang tidak segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Atau tidak menariknya fasilitas pengaduan yang disediakan pemerintah membuat orang malas memanfaatkannya.