Menggugah Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kota Surakarta

oleh Sulatri, Pegiat Pattiro Surakarta

Dalam  diskusi ini sebagai awalan memulai diskusi di FKKP, koordinator FKKP bersama Pattiro memilih tema Menggugah Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kota Surakarta, Rabu, 20/2/13. Dengan tema ini diharapkan para peserta mengetahui latar belakang hal apa yang akan dibahas dipertemuan-pertemuan selanjutnya.

Secara umum para kader posyandu memang sudah paham akan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Hal ini tudak lepas karena mereka juga merupakan salah satu stakeholder yang ikut bergerak di bidang kesehatan. Bahkan FKKP ini juga sudah sering diajak koordinasi dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan oleh DKK (Dinas Kesehatan Kota) Surakarta.

Akan tetapi memang masih banyak disayangkan bahwa sangat susah untuk mengajak kader posyandu untuk ikut aktif mewarnai kebijakan publik di Kota Surakarta meskipun sudah banyak para kader posyandu di PKK di Kota Surakarta. “Jangankan mewarnai kebijakan publik untuk ikut memperjuangkan haknya kader posyandu saja mereka masih cenderung diam saja”, kata Bu Rully, koordinator FKKP.

Nah melalui forum ini FKKP ingin kembali mengajak kader posyandu untuk audiensi ke DPRD menanyakan sekaligus memperjuangkan usulan anggaran untuk posyandu pada moment anggaran perubahan APBD 2013. Hal ini berdasarkan pengalaman FKKP saat pertama kali didampingi Pattiro Surakarta untuk audiensi ke DPRD. Untuk itu perlu persiapan materi dan teknis dalam pertemuan selanjutnya.

Selain itu peserta juga menginginkan banyak kader posyandu yang ikut dalam wadah diskusi FKKP sehingga diskusi semakin hidup dan berbagai informasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan posyandu bisa diterima, tersosialisasikan dan bisa ditindaklanjuti. Dan peserta bisa mendapatkan berbagai ilmu dan sharing pengalaman sebagai bekal untuk melakukan partisipasi dan pengawasan dalam pelayanan publik.

Sosialisasi usulan FKKB Renja APBD 2014

Oleh; Sulatri, Pegiat Pattiro Surakarta

Sehubungan dengan adanya moment yang sedang hangat sebagai media partisipasi warga dalam Rencana Kerja APBD 2014 dimana FKKB (Forum Komunikasi Keluarga Becak) Surakarta merupakan salah satu CSO yang sudah lama berdiri di Kota Surakarta maka pada diskusi ini mengambil tema untuk sosialisasi usulan FKKB 2014 yang belum semua anggotanya tahu, kamis(7/2/13).

            Ada beberapa usulan yang disampaikan oleh FKKB kepada SKPD terkait. Berdasarkan beberapa permasalahan yang ditemui FKKB memberikan usulan kegiatan dalam beberapa SKPD. Untuk Dishubkominfo usulannya yaitu: Pengecatan becak nuansa budaya Kota Solo, Pengadaan argometer untuk becak. Adanya lahan parkir becak dipangkalan-pangkalan,  Mall, pasar, Stasiun, Terminal dan sebagainya. Pengadaan kostum/seragam becak. Adanya pendataan pengemudi becak perpaguyuban. Memfungsikan jalur lambat  sebagai jalur tidak bermotor dan bukan sebagai lahan parkir. Adanya perda sendiri berkaitan dengan becak. Di pasangnya papan petunjuk jalan misalnya mana yang boleh lewat dan tidak boleh lewat, contoh jalur bebas kendaraan bermotor.

            Untuk Disperindag usulannya yaitu: Adanya bantuan  modal untuk istri pengemudi becak. Adanya bantuan bergulir untuk pengemudi becak. Sedang untuk Disparta usulannya yaitu Pengecatan becak nuansa budaya Kota Solo.

            Karena peserta yang diharapkan datang ternyata sedikit dalam forum ini para peserta diskusi mengusulkan untuk audiensi dengan Dishubkominfo dengan atas nama FKKB sendiri untuk menyampaikan usulan tersebut dan berbagai permasalahan yang ditemui yang lain yang belum tercantum disini. Dan juga sosialisasi terhadap pengemudi becak yang tidak bisa ikut diforum ini. Disamping menyampaikan usulan yang tertulis nanti disepakati para anggota juga menyampaikan berbagai usulan yang belum tertulis di forum ini. Untuk loby ke SKPD terkait langsung ditangani koordinator FKKB, Sardi Ahmad.

Pentingnya Masyarakat Sipil Memantau Anggaran Negara

Kantor NU Surakarta, (19/7/13). 

Diskusi “Mengenal APBD dalam rangka mendorong peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Kota Surakarta” yang dilakukan oleh Fosminsa (Forum Studi dan Silaturohmi Warga Nahdhotul Ulama Surakarta) berkerjasama dengan Pattiro Surakarta diawali dengan materi tentang pentingnya masyarakat sipil untuk memantau anggaran negara. Disitu dijelaskan bahwa anggaran publik merupakan salah satu masalah penting yang ditangani oleh pemerintah. Disana masyarakat sipil mempunyai tiga hak yaitu: hak alokasi, hak politik dan hak informasi. 

            Dalam anggaran juga dijelaskan tentang siklus anggaran dan berbagai proses realisasi anggaran. Realisasi anggaran pemerintah sering meyimpang dari anggaran karena beberapa sebab antara lain: Sistem manajemen keuangan yang buruk, Korupsi, Pengalihan dana. Penggunaan cadangan untuk kejadian tak terduga, pendanaan kurang, bantuan dari luar anggaran dan pengawasan yang lemah. 

latihan maem